Benny Kabur Harman

Dr. Benny Kabur Harman, S.H., M.H. (lahir di Denge, Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, 19 September 1962; umur 57 tahun) merupakan seorang politikus Indonesia dan anggota DPR.

Benny K Harman adalah seorang politikus asal Flores, Nusa Tenggara Timur yang saat ini menduduki posisi sebagai anggota Komisi II DPR RI. Benny tercatat sebagai pendiri sekaligus Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) mulai tahun 1995 hingga 1998.

Benny juga mendirikan Center for Information and Economic-Law Studies (CINLES) dan juga berposisi sebagai Direktur Eksekutif.

Benny K. Harman pun pernah terpilih menjadi salah satu anggota Komisi II DPR-RI mewakili Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada Pemilihan Umum 2004.

Benny menikah dengan Drg. Maria Goreti Ernawati Harman dan memiliki seorang anak bernama Maria Cacelia Stevi Harman.

Pada masa kerja 2014-2019 Benny bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi III yang membidangi hukum, HAM dan keamanan.

• SD Katolik Denge Flores, NTT (1977)
• SMP Tubi Ruteng Flores, NTT (1977)
• SMA Seminar ST. Pius XII Kisol Flores (1982)
• Sarjana Hukum di Fakults Hukum Universitas Brawijaya Malang (1987)
• Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta (1997)
• Doktor dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta (2006)

• Anggota DPR RI FPKPI (Partai Keadilan dan Persatuan) tahun 2004-2009 (satu-satunya caleg terpilih dari PKPI saat itu dan caleg terakhir PKPI di DPR RI)
• Berpasangan dengan Alfred M Kase untuk maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2008
• Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Ma­lang (1986-1987)
• 2004 – 2009: Ketua Bidang Pengembangan Legislator Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP Indonesia.
• Ketua Komisi III Bidang Penegakan Hukum, Pemberantasan Korupsi, dan Hak Asasi Manusia DPR RI (2009-2012)
• Wakil Ketua Komisi VI bidang BUMN, Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan DPR RI serta Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI (2012-2014)
• Ketua Departemen Penegakan Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat
• Wakil Presiden South-East Asian Parliamentarian Forum Against Corruption (2005-2010)—bagian dari organisasi parlemen dunia untuk antikorupsi
• Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) (1989)
• Anggota Badan Pe­kerja Lembaga Studi dan Advokasi Independen Peradilan (LeIP) (1999)
• SETARA Institute for Democracy (2006, bersama dengan Gus Dur)
• Bersama sejumlah tokoh hukum seperti Jaksa Agung RI, Basrif Arief, SH, mendirikan National Institute for Legal-Constitutional Government (2008)
• Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) (1996)
• Direktur Pengkajian Strategis PBHI hingga 1998
• Direktur Center for Information and Economic-Law Studies (CINCLES) (1999)