Quick Facts
Biography
Dr. Sugeng adalah seorang birokrat yang sejak tahun 2017 menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sebelumnya, Sugeng menjabat sebagai Bank Indonesia (BI) Institute, sebuah lembaga pembelajaran, studi dan riset Bank Sentral di Indonesia.
Kehidupan pribadi dan karier
Sugeng memperoleh gelar sarjana ekonomi studi pembangunan dari Universitas Gadjah Mada pada 1984. Kemudian pada 1991 ia melanjutkan pendidikan pascasarjana di William College, Masschussets, USA mengambil bidang Center for Development Economics. Pada 2012 dia mendapatkan gelar doktor di Universitas Gadjah Mada.
Sugeng memulai kariernya di Bank Indonesia sejak 1986 sebagai Asisten Ekonom Urusan Ekonomi dan Statistik Bank Indonesia. Pada 1994 ia diangkat menjadi Staf Gubernur. Kemudian pada 1998-2001 dirinya ditugaskan mewakili BI sebagai Adviser Executive Director di IMF. Lalu pada 2001-2004 ia menjabat sebagai Kepala Divisi Ekonomi Makro Bank Indonesia. Pada September 2015 sampai September 2016 dirinya menjabat Direktur Eksekutif BI Institute.
Kemudian pada Oktober 2016 ia diangkat kembali menjadi Staf Ahli Dewan Gubernur dalam pengelolaan BI Institute. Jabatannya sekarang ini memberikan saran dan masukan bagi pengembangan BI Institute yang berkelas dunia baik terkait dengan learning maupun riset.
Sejak masih berkarier di Biro/Grup Kebijakan Moneter Bank Indonesia, Sugeng mengamati bahwa inflasi di Indonesia bukanlah hanya sebatas fenomena moneter saja, namun sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-moneter seperti masalah suplai dan distribusi barang/komoditas. Pada waktu itu, gangguan suplai dan atau distribusi barang/komoditas sangat mempengaruhi inflasi secara keseluruhan. Hal ini tercermin pada tinggi dan sangat berfluktuasinya inflasi Volatile Food yang di dalamnya terdapat komoditas daging ayam ras, daging sapi, bawang merah, beras, cabai merah, dan lainnya.
Pada tahun 2008, Sugeng mengambil inisiatif memperkuat peran Tim Pengendalian inflasi (TPID). Cara yang ditempuh adalah membentuk Kelompok Kerja Nasional (POKJANAS) TPID yang beranggotakan Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menangani inflasi di daerah. Dengan kewenangan yang dimilikinya, Kementerian Dalam Negeri (atas masukan Bank Indonesia), memerintahkan agar setiap daerah membentuk TPID. Dengan adanya instruksi ini, jumlah TPID yang pada tahun 2008 hanya sekitar 30 TPID, terus meningkat secara signifikan dan pada saat ini jumlah TPID telah mencapai 489 yang tersebar di seluruh Indonesia. Dia juga menggagas dilaksanakannya Rapat Koordinasi Nasional TPID setiap tahun yang dipimpin oleh Presiden atau Menteri, dan dalam kesempatan tersebut juga diumumkan TPID-TPID terbaik yang berhasil menangani inflasi. Dengan perkembangan tersebut, inflasi volatile food dapat ditekan tingkat fluktuasinya dan perkembangannya pun mengalami tren menurun. Perkembangan ini membawa dampak positif terhadap kinerja inflasi secara keseluruhan yang saat ini berada di kisaran target Bank Indonesia 4+/-1%.
Berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 1 Desember 2016, Sugeng terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145/P Tahun 2016, Sugeng diambil sumpahnya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 6 Januari 2017. Masa jabatan Sugeng sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia adalah untuk periode 2017-2022.
Pengalaman kerja
| Tahun | Organisasi/Perusahaan | Jabatan/Posisi | Peran dan Tanggung Jawab | Prestasi/Pencapaian |
|---|---|---|---|---|
| 1986 - 1994 | Urusan Ekonomi dan Statistik, Bank Indonesia | Asisten ekonom | Menyiapkan data dan analisis/ kajian terkait ekonomi dan moneter | Analisis dan kajian digunakan sebagai pendukung Rapat Dewan Gubernur |
| 1994 - 1998 | Bank Indonesia | Staf Gubernur Bank Indonesia | Menyiapkan bahan-bahan pendukung bagi Gubernur Bank Indonesia pada berbagai forum seperti Rapat Dewan Gubernur/ Sidang/ Seminar nasional dan internasional | Bahan–bahan pendukung sangat membantu bagi kelancaran kegiatan Gubernur Bank Indonesia |
| 1998 - 2001 | International Monetary Fund, Washington D.C., USA | Adviser Executive Director, IMF | Memberikan saran/ masukan kepada Executive Director IMF untuk Board Meeting IMF | Saran dan masukan sangat membantu dalam menentukan stance dari Executive Director Office dari South East Asia Voting Group (SEAVG) di IMF yang mewakili 13 negara anggota ASEAN plus Fiji, Tonga, dan Nepal dalam Board Meeting IMF dalam membahas berbagai isue ekonomi di negara-negara tertentu atau isue ekonomi dunia |
| 2001 - 2004 | Divisi Ekonomi Makro, Bank Indonesia | Kepala Divisi | Menyusun analisis/ kajian ekonomi makro sebagai bahan masukan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia | Bahan analisis dan kajian sangat membantu Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam mengambil kebijakan di bidang moneter |
| 2004 - 2008 | Biro Pengaturan dan Pengembangan Pengelolaan Moneter, Bank Indonesia | Direktur / Kepala Biro | Menyusun pengaturan dan pengelolaan moneter dengan tujuan agar operasi moneter dapat efektif dalam menjaga kestabilan pasar keuangan sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan akhir Bank Indonesia (kestabilan nilai rupiah) serta mendukung terselenggaranya stabilitas sistim keuangan Indonesia | Tersedianya beragam instrumen moneter yang berguna dalam mendorong terwujudnya kestabilan pasar keuangan pasca krisis keuangan 2008 |
| 2009 - 2013 | Biro Kebijakan Moneter | Direktur Eksekutif/ Kepala Biro | Menyiapkan kajian ekonomi moneter sebagai bahan Rapat Dewan Gubernur serta memberikan rekomendasi kebijakan di bidang moneter | Rekomendasi-rekomendasi kebijakan di bidang moneter telah membantu penguatan kestabilan ekonomi dan menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis keuangan 2008 |
| 2013 – 2015 | Kantor Perwakilan Bank Indonesia New York | Direktur Eksekutif/ Kepala Kantor Perwakilan | Mendukung tugas-tugas Kantor Pusat Bank Indonesia melalui pembuatan kajian-kajian di bidang ekonomi moneter, stabilitas sistim keuangan, dan sistim pembayaran untuk studi kasus negara-negara tertentu di kawasan AS, Kanada, dan Amerika Latin. Mendisiminasi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah serta meng update perkembangan ekonomi Indonesia kepada stake holders Bank Indonesia dan para investor luar negeri. Menjalin dan memperkuat hubungan dengan stake holder bank sentral di kawasan, utamanya Federal Reserve Bank (the Fed) New York | Tersedianya kajian-kajian ekonomi moneter, dan sistim pembayaran yang berguna untuk mendukung kebijakan di Kantor Pusat di bidang tersebut. Ter-updatenya stake holders dan investor di kawasan dengan kebijakan baru Bank Indonesia dan Pemerintah serta perkembangan ekonomi moneter, stabilitas sistim keuangan, dan sistim pembayaran nasional. Terjalinnya hubungan yang sangat erat antara Bank Indonesia dengan beberapa bank sentral di kawasan, khususnya the Fed. New York. Manfaat yang diperoleh dari kedekatan ini antara lain adalah diberikan akses yang lebih luas kepada pegawai Bank Indonesia untuk mengikuti kursus-kursus di the Fed. New York serta kesediaan Presiden the Fed New York sebagai pembicara pada acara Joint International Seminar di Bali pada Agustus 2016 yang dihadiri oleh negera-negara EMAP. |
| 2015- 2017 | Bank Indonesia Institute | Direktur Eksekutif/ Kepala Bank Indonesia Institute | Meningkatkan kualitas SDM Bank Indonesia pada khususnya dan bangsa pada umumnya melalui kegiatan pembelajaran (learning) serta studi dan riset di bidang ekonomi dan keuangan | Terselenggaranya kegiatan learning yang lebih terprogram, terstruktur dan berkelas dunia yang didukung oleh terbentuknya Dewan Kehormatan Bank Indonesia Institute yang terdiri dari pihak eksternal yang merupakan tokok ternama baik dari dalam maupun luar negeri serta didukung oleh Faculty Member internal dan eksternal Bank Indonesia yang terdiri dari pakar di bidang makroekonomi, moneter market, keuangan dan sistim pembayaran baik dari akademisi maupun profesional |
| 2017 – 2022 | Dewan Gubernur Bank Indonesia | Deputi Gubernur | Membawahkan Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Departemen Pengelolaan Uang, Departemen Pengelolaan Sistem Informasi, dan Departemen Operasional Tresuri dan Pinjaman |