Badrul Kamal

Drs. H. Badrul Kamal (lahir di Bogor, 20 Desember 1945; umur 74 tahun) adalah Wali Kota Depok pertama periode 2000 - 2005. Badrul Kamal berpasangan dengan Yus Ruswandi sebagai Wakil Wali Kota Depok. Sebelum menjabat Wali kota Depok, Badrul pernah menjabat sebagai Wali kota Administratif Depok yang terakhir yakni pada periode 1996-1999.

Pada tanggal 20 Desember 1945 adalah hari yang bersejarah bagi pasangan keluarga sakinah yakni K.H. Yahya Sudjai (alm) dan Hj. Siti Djuariah (almh). Diiringi fajar subuh lahirlah seorang putra yang kemudian diberi nama Badrul Kamal. Nilai-nilai keislaman tertanam sejak Badrul Kamal masih kanak-kanak dan diiringi kelembutan ibundanya yang penyabar, sifat-sifat pengasih juga kelak melekat dalam diri Badrul Kamal.

KH. Yahya Sudjai (alm) tidak ingin putranya hanya mengenal pendidikan pesantren, maka sejak usia dini “sang Putra fajar” dari Bogor tersebut akhirnya dikirim ke Sekolah Rakyat yang bagi kalangan lingkungannya masih asing. Lepas Sekolah Rakyat (SR), Badrul Kamal melanjutkan Sekolah SMP Negeri 1 Bogor dan SMA Negeri 1 Bogor. Disekolah inilah “jiwa kepemimpinan” Badrul Kamal mulai dikenal oleh teman”nya. Berbagai organisasi kepemudaan akhirnya menjadi “kawah candradimuka pertama”, bagi dirinya. Seiiring suasana revolusi pada zaman itu telah menjadi “magnet” bagi anak” muda. Demikian pula halnya dengan Badrul Kamal yang akhirnya aktif di KAPPI Bogor.

Badrul Kamal atau selanjutnya disebut “BK” termasuk angkatan “66” yang aktif di wilayah Bogor, seangkatan dengan Akbar Tanjung. Jiwa kepemimpinannya bahkan terdengar sampai ke wilayah Jakarta. Tak jarang ketika Jakarta membutuhkan dukungan aksi pemuda, maka “BK” lah yang sering dihubungi untuk diminta bantuan.

Tahun 1966-1970 BK menempuh pendidikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), yang akhirnya menjadikan titik awal bagi dirinya untuk memulai karier sebagai birokrat. Lepas APDN tahun 1970, BK memulai karier birokrat sebagai Pejabat Menteri Pamongpraja di Kec. Cigudeg Bogor. Selanjutnya tahun 1972 menjadi Pejabat camat Cigudeg. Setahun kemudian BK dipercaya menjadi camat Ciawi. Tahun 1982 menjadi Pjbt. Kabid Ekonomi Bappeda dan setahun kemudian Pjbt. Kabag Pembangunan Bogor. Kariernya semakin meningkat sejak tahun 1988 dipercaya menjadi Sekretaris Bappeda (sebuah jabatan yang sangat strategis pada jamannya). Tahun 1991-1993 BK dipercaya menjadi Pybt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemda Bogor. Dan akhirnya tahun 1994 ia dipercaya menjadi plt. Sekwilda (sekarang sekda) kabupaten Bogor. Pengalaman panjang di Birokrasi inilah yang mematangkan BK sebagai sosok pemimpin yang mengenal secara mendalam seluk-beluk birokrasi

Wali Kota Depok pertama

Tahun 1997 seiring dengan pesatnya Depok sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor, sudah saatnya diarahkan sebagai sebuah kota satelit yang mandiri. Maka dimulailah serangkain rencana strategis untuk menjadikan Kota Depok sebagai Kota yang mandiri. Untuk mengawal itu semua, tidak ada pilihan lain, maka Bupati Bogor menunjuk sosok birokrat aktivis yang berpengalaman, yakni Badrul Kamal sebagai Wali kota Administratif Depok.

Tonggak perjuangan dimulai sejak “BK”, menjadi Wali kota Administratif Depok, serangkaian perencanaan strategis menuju Kota yang mandiri dicanangkan. Akhirnya 3 tahun kemudian tepatnya tanggal 27 April 1999, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15/1999 tentang Pembentukan Kotamadya Depok dan Cilegon, maka resmilah “DEPOK MENJADI KOTA MANDIRI”, hasil jerih payah seorang birokrat aktivis “BADRUL KAMAL”. (Inilah fakta sejarah “Pengabdian BK untuk Depok yang pertama”).

Berkat perjuangannya yang didukung oleh jajaran birokrasinya, Depok yang masih bayi, pada tahun 2000 memilih pemimpinnya. Mudah ditebak, masyarakat Depok ingin pengabdian Badrul Kamal dilanjutkan, maka terpilihnya “BK” sebagai wali kota Depok pertama pada tahun 2000-2005.

Geliat Bayi Depok menyeruak dan masyarakat guyup bersatu dengan pemimpinnya untuk membangun. Maka bayi yang baru lahir tersebut dalam rentang waktu lima tahun (thn 2000-2005) telah menjelma menjadi “bayi fenomenal”, bahkan saudara kembar, serta Bapak kandungnya sendiri seolah-olah iri melihat pesatnya Depok sebagai kota yang mandiri.

Sekolah-sekolah dibangun, puskesmas dibangun, jalan-jalan diperbaiki, bahkan Jalan Juanda yang menjadi kebanggaan hingga kini dibangun pada tahun ke 3 usia pemerintahan BK. Untuk mengantisipasi pesatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya ekonomi warga, pada tahun itu pula dicanangkan pembangunan ruas jalan tol.

Tingkat perekonomian tumbuh diatas rata” nasional. Masyarakat hidup dalam alam toleransi. Kota Depok yang plural bahkan bisa dibilang “Indonesia Mini”, mendapatkan perlakuan yang sama. “Badrul Kamal” sebagai pemimpin berdiri di atas semua golongan.

Namun apa daya waktu lima tahun terlalu cepat untuk mengejar ketertinggalan Depok di wilayah Penyangga Ibu kota ini. Tahun 2005 Badrul Kamal mengakhiri pengabdiannya yang pertama. Depok telah memilih pemimpinnya yang baru. Dengan segudang harapan dan impian “clean government and good governant”

Wali Kota Administratif Depok

Dari tahun 1982 – 1999, penyelenggaraan pemerintah Kota Administratif Depok mengalami pergantian Kepemimpinan sebagai berikut:

• Drs. Moch Rukasah Suradimadja (Alm) 1982 – 1984
• Drs. H.M.I Tamdjid 1984 – 1988
• Drs. Abdul Wachyan 1988 – 1991
• Drs. Moch. Masduki 1991 – 1992
• Drs. H.Sofyan Safari Hamim 1992 – 1996
• Drs. H. Yuyun WS 1996 – 1997
• H. Badrul Kamal 1997 – 1999

Badrul Kamal adalah Wali Kota Administratif Depok terakhir dalam sejarah kepemimpinan Kota Administratif Depok.

Pilkada Depok 2005

Badrul Kamal dan Syihabuddin Ahmad memutuskan mendaftarkan diri menjadi Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok periode 2006–2011 kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Depok. Pasangan ini diusung oleh Partai Golongan Karya dan Partai Kebangkitan Bangsa dengan mendapat No.Urut 2.

Pasangan ini memperoleh 206.078 suara atau 38.9%, kalah dari pasangan Nur Mahmudi–Yuyun yang memperoleh 232.207 suara atau 43.9%.

Pilkada Depok 2010

Badrul Kamal bersama Agus Supriyanto mencalonkan diri sebagai Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Depok periode 2011–2016. Badrul–Kamal diusung oleh Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa serta didukung oleh Partai Damai Sejahtera dan Partai Demokrasi Pembaruan. Pasangan ini mendapat No.Urut 4 melawan para pesaingnya, yaitu Gagah–Derry, Yuyun–Pradi dan Nur Mahmudi–Idris.

Pasangan Badrul–Agus (BK–PRI) memperoleh 86.569 suara atau 28.91%, kalah dari pasangan Nur Mahmudi–Idris yang memperoleh 118.682 suara atau 38.31%. Pasangan Badrul - Agus memutuskan untuk melaporkan sengketa Pemilu ini kepada Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap ada pelanggaran pemilu. Namun, MK menolak gugatan pemohon ditolak disebabkan karena pemohon tidak bisa membuktikan dalilnya. Badrul dalam gugatannya menilai kubu Nur Mahmudi telah memanfaatkan program kerja sebagai bahan kampanye. Selain itu, Badrul juga mempersoalkan adanya orang meninggal, tapi masih terdaftar sebagai pemilih. Mantan Walikota Depok itu juga menuduh Nur Mahmudi membagi- bagikan alat rumah tangga sebagai media kampanye.

• DPRD Kota Depok
• RTRW Kota Depok
• Hari Jadi Kota Depok